Kenapa Umat Islam Harus Menerima Negara Bangsa?
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menegaskan, umat Islam harus menerima negara bangsa sebagai suatu sistem politik yang berlaku. Ia melarang usaha untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan di mana mereka hidup.
“Semua umat Islam di semua negara baik mayoritas maupun minoritas itu harus menerima negara bangsa sebagai suatu sistem politik yang mengikat mereka di mana saja mereka berada,” katanya saat memberikan tanggapan pada halaqah yang digelar oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (17/4).
Dikotomi Darul Islam dan Darul Kufri yang termaktub dalam kitab-kitab klasik, menurut Kiai Ishom, kurang relevan dengan konteks terkini. Jika tetap merujuk pada kitab-kitab klasik, itu akan menimbulkan benturan. Mengutip Huntington, Kiai Ishom menyatakan bahwa peristiwa itu disebut sebagai benturan peradaban yang mungkin bisa terjadi.
Kemungkinan itu muncul dengan adanya adopsi Hizbut Tahrir (HT) terhadap kitab-kitab klasik. Dalam satu kitabnya, HT menyatakan, dunia harus berada dalam satu negara dengan satu khalifah.
“Menurut HT munculnya lebih dari satu negara dan lebih dari satu khalifah itu hukumnya haram,” ungkap kiai muda kelahiran Lampung ini.
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung itu menegaskan bahwa semua negara saat ini sudah menjadi negara bangsa dengan bentuknya masing-masing.
“Ada yang republik seperti Indonesia, ada yang monarki absolut seperti Arab Saudi, ada yang seperti Amerika Serikat federasi,” kata Kiai Ishom.
Demokrasi
Demokrasi dan agama juga kerap kali dibenturkan. Dalam buku berbahasa Arab, Kiai Ishom, menjelaskan, demokrasi merupakan sistem kafir yang dipasarkan oleh negara Barat ke negara-negara Islam. Sementara, semua negara di dunia ini sudah menerima demokrasi.
“Meskipun demokrasi di setiap negara tidak sama menyesuaikan situasi negerinya masing-masing,” ujarnya.
Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. NU menerima Pancasila bukan sebagai agama dan tidak boleh dipertentangkan dengan ajaran agama. Dalam pandangan NU, Pancasila sejalan dengan ajaran agama Islam.
Lepas dari hal itu, menurutnya, hal penting yang wajib tercipta adalah keamanan dan kedamaian dunia. Keamanan itu, sambungnya, harus lebih diprioritaskan daripada keimanan.
"Sebab keamanan menyangkut kepentingan umum, sedangkan keimanan adalah persoalan yang sangat individual," tandasnya. (Syakir NF/Fathoni)
Komentar
Posting Komentar